JatimEkspos.Com–SUMENEP , Harapan untuk kembali melihat dunia perlahan memudar dari mata seorang ibu rumah tangga asal Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Samsiah, namanya. Selasa (28/4/2026),
Di usianya yang tak lagi muda, ia kini harus berjuang melawan kondisi penglihatan yang kian memburuk—bahkan nyaris hilang sepenuhnya.
Namun, di tengah kebutuhan mendesak untuk menjalani pengobatan dan operasi mata di rumah sakit, langkahnya justru terhenti oleh persoalan yang tampak sederhana, tetapi berdampak besar: ia tidak memiliki dokumen identitas kependudukan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan suara lirih, Samsiah menceritakan bahwa dirinya pernah merantau ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara, untuk bekerja di sektor tambak. Ia tinggal di Dusun Karang Rejo, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat. Harapan hidup yang lebih baik sempat ia genggam, hingga sebuah musibah merenggut semuanya.
Ia menjadi korban perampokan. Seluruh barang berharga, termasuk dokumen penting seperti KTP dan Kartu Keluarga, raib dibawa pelaku. Peristiwa itu bukan hanya meninggalkan trauma, tetapi juga memutus aksesnya terhadap layanan dasar sebagai warga negara.
Merasa tidak aman, ia memilih pulang ke kampung halamannya di Sumenep. Namun, kepulangan itu tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Tanpa identitas resmi, ia kini kesulitan mengakses layanan kesehatan yang sangat dibutuhkannya.
“Saya sudah pernah ke Kantor Kecamatan Ambunten untuk mengurus KTP, tapi disuruh membawa surat pindah dari Tarakan. Saya bingung harus bagaimana, saya tidak punya siapa-siapa lagi di sana,” ungkap Samsiah, dengan mata berkaca-kaca.
Hari demi hari, penglihatannya semakin redup. Aktivitas sederhana menjadi sulit dilakukan. Dalam kondisi serba terbatas, ia hanya bisa berharap ada uluran tangan dari pemerintah.
“Saya sangat berharap kepada pemerintah dan Dinas Dukcapil, supaya bisa membantu saya membuatkan KTP. Saya ingin berobat, saya ingin bisa melihat lagi,” pintanya penuh harap.
Kisah Samsiah menjadi potret nyata bahwa persoalan administrasi kependudukan bukan sekadar urusan data, tetapi juga menyangkut hak dasar manusia untuk hidup sehat dan layak.
Kini, ia menanti—bukan hanya kesembuhan, tetapi juga perhatian dan solusi nyata dari pihak terkait sebelum semuanya benar-benar terlambat.
Penulis : Ali hasan
Editor : Elysa
Sumber Berita: Liputan sendri
