TIDAK ADA SUMUR BOR DARI PEMERINTAH, KETUA KELOMPOK HANYA PIKIRKAN DIRI SENDIRI, ANGGOTA TERBENGKALAI

- Redaksi

Kamis, 7 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JatimEkspos.com-SUMENEP , Memajukan dunia pertanian adalah tanggung jawab bersama, baik pengurus kelompok tani maupun petugas yang memberikan bimbingan. Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat sekaligus pemerhati pertanian, Moh. Ali Hasan.

Menurutnya, baik kelompok tani maupun Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) wajib paham betul tugas dan peranannya. Apalagi PPL yang bekerja langsung di lapangan, seharusnya bisa melihat kebutuhan yang ada dan memperjuangkannya.

“Kelompok tani dan PPL harus tahu cara memajukan para petani. Apalagi PPL yang tugasnya di tengah lapangan, sudah seharusnya mengerti apa yang dibutuhkan dan menyampaikannya ke atas,” ujar Ali Hasan, Kamis (07/05/2026).

Di wilayah pertanian Dusun Taroh Desa Ambunten barat Kecamatan Ambunten ada sekitar 5 sampai 6 kelompok tani. Namun fakta memprihatinkan, SAMPAI SEKARANG BELUM ADA SATUPUN sumur bor yang dibangun pemerintah untuk membantu usaha mereka.

Memang para ketua kelompok senang dan bisa membuat sumur bor sendiri karena mereka punya modal. Tapi coba lihat anggotanya! Tidak semuanya mampu seperti itu,” tegasnya.

“Jangan hanya enak sendiri dan cukup dengan keadaan diri sendiri. Menjadi ketua itu artinya harus peduli dan mengawasi keadaan seluruh anggotanya, bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi saja,” tambahnya dengan nada tegas.

Akibat keterbatasan biaya, banyak petani kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa.
“Karena tidak punya uang untuk mengebor tanah, akhirnya lahan mereka hanya dibiarkan begitu saja. Mereka hanya bisa menunggu hujan baru bisa bertani.

Begitu kemarau datang, tanah kering dan tidak menghasilkan apa-apa. Padahal kalau ada air, bisa bertani sepanjang tahun dan penghasilan pasti bertambah,” jelasnya.

Ali Hasan berharap, hal ini menjadi perhatian bersama. Baik pemerintah maupun pengurus kelompok tani.

“Pemerintah harus membangun sarana yang dibutuhkan, sedangkan ketua kelompok harus benar-benar membimbing dan memperjuangkan nasib anggotanya. Jangan biarkan potensi pertanian terbuang sia-sia hanya karena kurangnya kepedulian. Ini cara nyata menyejahterakan rakyat,” pungkasnya.

Penulis : Ali Hasan

Editor : elysa

Sumber Berita: https://redaksi@jatimekspos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel jatimekspos.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BAZNAS Sumenep Mulai Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Milik Fatiha di Ambunten
Tujuh Fraksi DPRD Sumenep Serahkan Hasil Reses III 2026, Aspirasi Masyarakat Jadi Prioritas Pembangunan
Komisi II DPRD Sumenep Desak Pemkab Segera Tetapkan TIHT 2026, Demi Lindungi Harga Tembakau Petani
Ketua LSM Formasi Tegas: WIUP dan Izin Eksplorasi Bukan Alasan Sah Menambang dan Menjual Hasil Galian
PEMKAB SUMENEP LUNCURKAN SISTEM DIGITAL UNTUK TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK
Kirab Pusaka Perkuat Komitmen Pelestarian Budaya di Hari Jadi Kabupaten Sumenep
Pemkab Sumenep dan Baznas Salurkan Bantuan Rp30 Juta kepada Korban Kebakaran di Giligenting
Tiang Listrik Di Halaman Rumah, warga Sumenep Protes PLN

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 05:57 WIB

BAZNAS Sumenep Mulai Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Milik Fatiha di Ambunten

Sabtu, 25 Juli 2026 - 02:05 WIB

Tujuh Fraksi DPRD Sumenep Serahkan Hasil Reses III 2026, Aspirasi Masyarakat Jadi Prioritas Pembangunan

Sabtu, 25 Juli 2026 - 01:41 WIB

Komisi II DPRD Sumenep Desak Pemkab Segera Tetapkan TIHT 2026, Demi Lindungi Harga Tembakau Petani

Sabtu, 25 Juli 2026 - 00:18 WIB

Ketua LSM Formasi Tegas: WIUP dan Izin Eksplorasi Bukan Alasan Sah Menambang dan Menjual Hasil Galian

Jumat, 24 Juli 2026 - 04:32 WIB

PEMKAB SUMENEP LUNCURKAN SISTEM DIGITAL UNTUK TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK

Berita Terbaru