Kinerja Setahun Pemkab Sumenep: 16 Penghargaan Diraih, UHC dan MPP Diperluas

- Redaksi

Selasa, 7 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatimekspos.com–SUMENEP,Satu tahun kepemimpinan Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., bersama Wakil Bupati K.H. Imam Hasyim, S.H., M.H., diwarnai sejumlah capaian pembangunan yang diklaim menunjukkan tren positif di berbagai sektor strategis, Senin (23/02/2026).

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sumenep, angka kemiskinan disebut turun sebesar 0,76 persen dan diklaim sebagai penurunan tertinggi di Jawa Timur. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 1,64 persen, menempatkan Sumenep dalam posisi tiga besar terbaik di tingkat provinsi.

Di sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 70,54 dengan kategori tinggi. Pemkab juga merealisasikan pembangunan 286 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu serta korban terdampak bencana.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada bidang keagamaan dan sosial, pemerintah daerah menyalurkan tunjangan sebesar Rp1,47 miliar kepada 1.225 guru ngaji, termasuk perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sementara di sektor infrastruktur, pembangunan jalan dan jembatan terus digencarkan guna mendukung konektivitas ekonomi, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

Perhatian terhadap sektor pendidikan diwujudkan melalui program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu serta rehabilitasi 45 sekolah. Di bidang kesehatan, layanan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) diperluas, disertai peningkatan status RSUD dr. H. Moh. Anwar menjadi rumah sakit tipe B.

Selain itu, Mal Pelayanan Publik (MPP) kini menghadirkan 221 jenis layanan, diperkuat dengan Call Center 112 untuk penanganan kegawatdaruratan. Sepanjang periode tersebut, Kabupaten Sumenep juga mencatatkan 16 penghargaan tingkat regional dan nasional, serta memberikan perlindungan jaminan ketenagakerjaan kepada 5.712 pekerja rentan dan petani tembakau.

Meski berbagai capaian tersebut dipublikasikan sebagai indikator keberhasilan, sejumlah kalangan menilai diperlukan pengawasan ketat serta transparansi anggaran. Hal ini penting agar seluruh program benar-benar berdampak langsung dan dirasakan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Editor : Aink Kim

Sumber Berita: Liputan sendiri

Follow WhatsApp Channel jatimekspos.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Posyandu ILP Desa Baban Rutin Digelar di Tiga Dusun, Layani Balita hingga Lansia
𝙎𝙚𝙠𝙟𝙚𝙣 𝘽𝙞𝙙𝙞𝙠 𝙎𝙪𝙣𝙖𝙣 𝙏𝙚𝙜𝙖𝙨 𝙆𝙖𝙬𝙖𝙡 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙃𝘿𝘿𝘼𝙋 𝘿𝙆𝙋𝙋 𝙎𝙪𝙢𝙚𝙣𝙚𝙥, 𝙏𝙤𝙡𝙖𝙠 𝙋𝙤𝙡𝙖 “𝘼𝙨𝙖𝙡 𝘾𝙖𝙞𝙧”
Soroti Transparansi, Tokoh Sumenep Minta Data Realisasi DBHCHT 2025 Dinkes P2KB
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 09:19 WIB

Posyandu ILP Desa Baban Rutin Digelar di Tiga Dusun, Layani Balita hingga Lansia

Minggu, 19 April 2026 - 14:30 WIB

𝙎𝙚𝙠𝙟𝙚𝙣 𝘽𝙞𝙙𝙞𝙠 𝙎𝙪𝙣𝙖𝙣 𝙏𝙚𝙜𝙖𝙨 𝙆𝙖𝙬𝙖𝙡 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙃𝘿𝘿𝘼𝙋 𝘿𝙆𝙋𝙋 𝙎𝙪𝙢𝙚𝙣𝙚𝙥, 𝙏𝙤𝙡𝙖𝙠 𝙋𝙤𝙡𝙖 “𝘼𝙨𝙖𝙡 𝘾𝙖𝙞𝙧”

Sabtu, 18 April 2026 - 03:39 WIB

Soroti Transparansi, Tokoh Sumenep Minta Data Realisasi DBHCHT 2025 Dinkes P2KB

Selasa, 7 April 2026 - 06:15 WIB

Kinerja Setahun Pemkab Sumenep: 16 Penghargaan Diraih, UHC dan MPP Diperluas

Berita Terbaru