SUMENEP – Jatimekspos.com, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep terus memperkuat sistem akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan setiap program pembangunan berjalan terukur, efektif, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja harus dimulai dari proses perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang tepat, hingga evaluasi yang dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan.
Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan Bappeda adalah mendorong seluruh OPD untuk memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD) secara konsisten dalam memantau capaian program dan penggunaan anggaran.
“Kami tidak mau program berjalan tetapi hasilnya tidak bisa diukur. Melalui SIKPD, target, realisasi anggaran, hingga capaian output program dapat dipantau secara transparan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujar Arif.
Ia menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan administrasi, tetapi juga menyangkut sejauh mana manfaat program pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bappeda memiliki tugas memastikan bahwa uang rakyat digunakan sesuai dengan perencanaan dan janji pembangunan yang telah ditetapkan. Jika OPD mampu menjalankan prinsip akuntabilitas dengan baik, maka kepercayaan publik akan meningkat. Dan itu menjadi modal penting bagi pembangunan Sumenep ke depan,” tegasnya.
Arif menjelaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan program dilakukan secara berkala untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Menurutnya, sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian program serta manfaat nyata yang diterima masyarakat,” katanya.
Selain itu, Bappeda juga menekankan pentingnya sistem pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu dari seluruh perangkat daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang efektif.
Komitmen tersebut, lanjut Arif, sejalan dengan arahan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang terus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, melayani, dan transparan.
Dengan penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi, Bappeda optimistis predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep akan terus meningkat di masa mendatang.
(Red Je)
